Munandar Wijaya Menyampaikan Nota Pembelaan

85
2102

Fokus7.com, Mamuju- Pengadilan Negeri Mamuju kembali menggelar lanjutan sidang dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun Anggaran 2016, yang melibatkan Empat Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Kamis (23/08/2018).

Dalam sidang pembelaannya, Diawali pembacaan Pembelaan masing-masing Pengacara terdakwa dimulai Andi Mappanggara, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun, dan selanjutnya masing-masing terdakwa menyampaikan Nota pembelaan pribadinya.

Berikut adalah Nota pembelaan pribadi (pledooi) dari Munandar Wijaya :

Assalamualaikum Wr Wb,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum,

Hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama saya menyampikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya, ijinkan saya untuk membacakan nota pembelaan saya pribadi yang telah saya buat dan susun sendiri sesuai isi hati saya.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dalam perjalanan waktu kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan dimulai sejak kami di tetapkan sebagai tersangka pada 04 Oktober 2017, saya banyak membaca referensi ilmiah tentang hukum, yang saya pahami bahwa sifat hukum adalah mengatur dan melindungi dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dan menjamin keadilan bagi setiap orang, tetapi apa yang kami rasakan dan alami dengan adanya perkara ini benar-benar menunjukkan aparat hukum kejaksaan begitu menyimpang dari substansi hukum yang sesungguhnya. Pada awal perkara ini muncul di publik, penyidik kejaksaan telah secara nyata membangun opini yang benar-benar sesat dengan menciptakan stigma di masyarakat kepada kami seolah-olah kami adalah koruptor. Bahkan pada tanggal 04 Oktober 2017 melalui Prease Realese Kejaksaan Tinggi Sulselbar kami di tetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan merugikan keuangan Negara pada APBD Sulbar tahun Anggaran 2016 senilai 360 millyar, dan di tuduh melakukan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD serta menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sejak Penetapan tersangka itu, Pemberitaan media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional telah menyebar luas dengan berbagai opini yang benar-benar membuat kami malu sebagai Pribadi dan jabatan selaku Pimpinan DPRD Sulbar, Bahkan keluarga besar kamipun sangat terpukul dengan semua pemberitaan-pemberitaan yang dikemas oleh penyidik kejaksaan Tinggi Sulselbar.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Tepat pada tanggal 18 Desember saya telah di tahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar di Lapas Kelas I Makassar. Selama 81 hari Penahanan saya di Lapas Kelas I Makassar dengan status tersangka, mulai tanggal 18 Desember 2017 hingga 08 Maret 2018, satu kalipun kami tidak pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan. Pada tanggal 08 Maret 2018 kami di bawa ke Mamuju oleh kejaksaan Tinggi Sulselbar, setibanya kami di Bandara Tampa padang mamuju kami di jemput layaknya seperti kelompok separatis, di jemput seperti teroris atau pelaku kriminal yang melampaui batas kemanusiaan, bagaimana tidak, kami di pertontonkan di depan publik memakai rompi tahanan dengan tangan di borgol dengan pengawalan dari Pihak kepolisian bersenjata lengkap. Pada saat itu saya seperti bermimpi, sulit bagi saya menerima kalau itu nyata, Tapi kami menyadari bahwa semua itu adalah peristiwa yang memang telah di rencanakan dengan rapih oleh Kejaksaan.

Namun dengan semua peristiwa yang kami alami, tidaklah membuat kami makin terpuruk, kami justru bangkit dan semakin terdorong untuk lebih siap secara mental membuktikan bahwa semua ini adalah fitnah dan pengzaliman kepada kami. Saya percaya bahwa perbuatan zalim tidak dibenarkan oleh semua ajaran agama yang ada di negara ini. Saya meyakini bahwa membela diri dari perbuatan zalim adalah perbuatan yang mulia dan memang mesti di lakukan. Dalam kitab suci Alquran yang saya agungkan, terdapat di dalam Surah Ash Shura ayat 39, yang artinya : “Bagi Orang-orang yang apabila di perlakukan Zalim, Mereka membela diri”, Maka sepatutnyalah bagi kami untuk membela diri dalam persidangan ini, terlebih lagi karena saya sangat meyakini bahwa keadilan akan selalu tegak kokoh di pengadilan yang terhormat ini.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Proses sidang pembuktian dari sejak awal hingga akhir di persidangan ini, telah secara jelas dan nyata terungkap bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan adalah hal yang tidak benar. Dari semua saksi yang telah di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak satupun saksi yang telah menyaksikan dan menyebutkan bahwa saya melakukan apa yang di dalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa saya terlibat di dalam proses penentuan pelaksana kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016. Tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa saya turut secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016. Tidak satupun saksi yang menyatakan saya ikut mengawasi, mengarahkan atau menyuruh orang lain untuk mengurus dan mengerjakan kegiatan pemborongan atau pengadaan pada kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016.

Disebutkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa diperoleh fakta hukum berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan ahli yang di ajukan dalam persidangan. Tetapi justru semuanya berbanding terbalik dengan fakta persindangan selama ini. Dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat jelas dalil yang di sampaikan sangat subjetif, imajiner dan hanya asumsi.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan bahwa saya telah memasukkan pokok-pokok pikiran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 kegiatan. Padahal dalam kenyataan dan telah terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum bahwa mengusulkan pokok-pokok pikiran ke BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil reses yang telah saya lakukan di daerah pemilihan saya. Tidak ada satupun bukti surat dan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan saya pernah memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016.

Dalam Fakta persidangan pun telah terungkap bahwa kami Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Barat masing-masing menyerahkan dokumen usulan Pokok-Pokok Pikiran hasil Reses dan Kunjungan Kerja masing-masing Anggota DPRD kepada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat di dasari atas surat resmi dari Wakil Gubernur Sulawesi Barat Bapak H. Aladin S. Mengga pertanggal 19 maret tahun 2015, yang isi suratnya meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyampaikan hasil reses kepada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat Cq, Bidang Perencanaan pemerintahan Makro dan Pengelohan data di sertai dengan format usulan Pokok- pokok pikiran DPRD berdasarkan Lampiran V Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Seperti Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat lainnya, saya pun menyampaikan kepada saudara Yudi Saputra sebagai Staf untuk ke Kantor BAPPEDA pada bidang Makro dan pengolahan data, menyerahkan dokumen usulan pokok-pokok pikiran hasil reses dan kunjungan kerja saya di daerah pemilihan saya.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Begitupun dengan saudara Rahmat Barawaja saksi Jaksa Penuntut Umum, yang dengan jelas telah menyatakan dalam dua kali pemeriksaan di persidangan bahwa saya tidak pernah meminta, menekan, mengancam atau menakut-nakuti saudara saksi Rahmat Barawaja terkait penentuan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2016, Saksi Rahmat Barawaja pun telah jelas menyatakan bahwa istilah “penghubung” bagi orang-orang yang mendatangi saksi Rahmat Barawaja adalah kesimpulan saksi sendiri, bukan atas dasar adanya bukti-bukti yang nyata. Saksi Rahmat Barawaja juga telah menyatakan dalam persidangan bahwa saya pernah melalui pembicaraan telepon menanyakan kepada Saksi Rahmat Barawaja kira-kira kapan akan di mulai pelaksanakan kegiatan pembangunan talud sungai Desa Bujung Manurung Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa bukan melalui handphone Saksi Muh. Saleh tetapi melalui Handphone saksi Yudi Saputra.

Amirullah Waris saksi Jaksa Penuntut Umum, juga telah menerangkan dalam Persidangan sebanyak dua kali pemeriksaan bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan saya selaku pribadi atau sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat terkait proses penentuan dan pelaksanaan Kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun Anggaran 2016, Saksi Amirulah Waris pun telah menyatakan bahwa adapun Saksi Muh. Saleh pernah menemuinya tidak ada kaitannya dengan saya, dan tidak ada urusannya dengan saya, bahkan istilah kata “penghubung” bersumber dari penyidik Kejaksaan.

Saudari Liviyanti Sampe Buntu saksi Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan dalam persidangan bahwa hanya asumsi secara pribadi yang telah menyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaannya bahwa Saksi Muh. Saleh teman saya dan tinggal dirumah jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Livianti Sampe Buntu tidak pernah melihat saya dan Saksi Muh. Saleh pernah bertemu atau bersama-sama, Tidak pernah Melihat Saksi Muh. Saleh ada di Rumah Jabatan saya selaku Wakil Ketua DPRD.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Muh. Saleh, saksi Jaksa Penuntut Umum, Baik keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di hadapan persidangan telah secara jelas menyatakan tidak ada kaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap saya baik secara pribadi atau Jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat di dalam Saksi Muh.Saleh mengurus, mendapatkan dan atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016.

Saksi Muh. Saleh sangat jelas menyatakan telah mendapatkan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016 adalah dengan berkomunikasi dengan Dinas dan mengikuti proses yang ada di Dinas tersebut. Saksi Muh Saleh, sangat jelas menyatakan dalam peridangan bahwa tidak pernah mendatangi saya untuk meminta mengurus atau mengerjakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016.

Namun anehnya dan sangat mengejutkan, dengan saya melakukan Reses/kunjungan kerja ke daerah pemilihan saya di Kabupaten Mamasa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang saya wakili dan saya tindak lanjuti dengan mengusulkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, justru di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di anggap sebagai indikator rangkaian proses bahwa saya secara tidak langsung telah turut serta dalam pemborongan pekerjaan, pengadaan pekerjaan atau persewaan. Padalal fakta persidangan telah terungkap dengan jelas bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, Pasal 320 tentang “Sumpah/janji” dan pasal 324 pada poin I,J dan K, tentang “Kewajiban Anggota DPRD Provinsi”,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 104 tentang “Sumpah/janji” Anggota DPRD Provinsi, dan Pasal 108 Poin I, J dan K tentang “Kewajiban Anggota DPRD Provinsi”, dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD pada pasal 08 tentang “Sumpah/Janji” Anggota DPRD dan pasal 30 poin I, J dan K tentang “Kewajiban Anggota DPRD” ;
Sangat jelas menyatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi berkewajiban memperjuangan, Menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen dan masyarakat yang di wakilinya.

Jaksa Penuntut Umum telah berasumsi secara sepihak dan tidak mendasar terkait Pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan kami di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bahwa seolah-olah kami DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam fungsi anggaran tidak mendukung perencanaan target prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, bahwa seakan-akan saya selaku Wakil Ketua DPRD telah mengunakan fungsi Pengawasan saya di DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menyuruh dan menugaskan orang lain dalam meminjam perusahaan dan mengerjakan Pemborongan atau Pengadaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016. Padahal dalam fakta persidangan, tidak satupun bukti atau saksi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan saya melakukan hal demikian.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dalam fakta persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Jaksa Penuntut Umum dan bukti-bukti dokumen yang di perlihatkan dalam persidangan telah diketahui secara bersama-sama bahwa Forum Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah di laksanakan oleh BAPPEDA pada tanggal 06 April 2015 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mendengarkan dan meminta usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk di jadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Begitupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Barat juga di laksanakan pada tanggal 15 april tahun 2015 di Hotel D’Maleo Mamuju dan pada saat itu DPRD Provinsi Sulawesi Barat telah menyerahkan Pokok-Pokok Pikirannya Kepada Gubernur Sulawesi Barat Bapak H. Anwar Adnan Saleh dalam bentuk Dokumen di hadapan peserta Musyawarah melalui H.Harun Wakil Ketua DPRD mewakili seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam fakta persidangan telah jelas terungkap berdasarkan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum dan bukti-bukti dokumen yang di perlihatkan dalam persidangan bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016 Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga telah berjalan sampai pada pelaksanaan rapat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 31 Desember 2015.

Dalam fakta persidangan juga telah jelas keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum dan bukti-bukti dokumen yang di perlihatkan bahwa sebelum Rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2016 di tetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 31 Desember 2015, telah di lakukan asistensi kurang lebih dua (2) minggu lamanya Oleh Kementrian Dalam Negeri dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2016 yang telah di bahas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada tanggal 17 desember tahun 2015 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2016 telah ada dan di sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan di teruskan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk kemudian di lakukan pembahasan menyesuikan hasil evaluasi tersebut.

Dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, juga telah menguraikan proses tahapan penyusunan dan pembahasan mulai dari pelaksanaan Forum Pokok-pokok pikiran DPRD sampai pada penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 pada Tanggal 31 Desember 2015.

Rangkaian proses ini pun telah di asumsikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran perbuatan berlanjut, sedangkan tahapan ini adalah sesuai ketentuan yang telah di atur di dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan berkas dakwaan dan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum di perkuat dengan beberapa bukti surat dan dokumen yang telah di perlihatkan dalam persidangan, telah begitu nyata bagi kita semua yang hadir dalam persidangan bahwa perkara ini sangat jelas lemah dan tidak berdasar secara hukum, dalam perkara ini sangat jelas kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak profesional, dalam perkarara ini sangat jelas penyidik kejaksaan di dalam mengumpulkan bukti-bukti dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tidak tuntas, perkara ini sangat jelas tendensius.

Pertama, Bagaimana mungkin, Penyidik kejaksaan dapat menetapkan kami Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai tersangka terhadap dugaan terjadinya kerugian Negara senilai 360 Millyar tanpa adanya data atau dokumen yang jelas, khususnya data atau dokumen dari lembaga yang memiliki wewenang di dalam menentukan adanya Kerugian Negara?,
Kedua, Bagaimana bisa Penyidik kejaksaan dapat menetapkan kami Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai tersangka terhadap hal tekhnis yang menjadi urusan dan kewenangan SKPD Pemerintah Sulawesi Barat, bukan urusan dan wewenang DPRD Provinsi Sulawesi Barat?,
Ketiga, Bagaimana bisa Penyidik kejaksaan dapat menetapkan kami Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai tersangka dalam pelaksaan pekerjaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sedangkan tidak ada bukti atau keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum yang telah manyatakan saya terlibat dalam Pengerjaan proyek secara langsung atau tidak langsung?,
Keempat, Bagaimana bisa Penyidik kejaksaan menetapkan kami Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai tersangka oleh karena kami telah melaksanakan kewajiban sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dalam mengusulkan pokok-pokok pikiran DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan aspirasi masyarakat yang kami wakili, Sedangkan sebanyak 41 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga telah mengusulkan pokok-pokok pikiran dengan mekanisme yang sama dan bahkan lebih tekhnis 41 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembahasan di masing-masing komisi bersama SKPD terkait, lalu pertanyaannya, kenapa hanya kami? Seharusnya 41 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga harus ditetapkan sebagai tersangka.

Seharusnya bila memang DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat menurut asumsi Kejaksaan sebagai perbuatan jahat atau pelanggaran, maka Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia juga harus di perkarakan, di tersangka kan dan di tahan seperti yang kami alami. Seharusnya apabila memang dalam perkara ini telah terjadi adanya penyimpangan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai yang di asumsikan di dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka penetapan tersangka harus di mulai dari pihak kontraktor yang mengerjakan kegiatan yang di maksudkan dalam Dakwaan dan dari pihak Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai penanggungjawab dan sebagai pemilik kuasa Pengguna Anggaran, bukan kami Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Lalu yang sangat prinsip menurut saya, dengan berbagai issu dan opini yang telah di kembangkan selama ini oleh Kejaksaan melalui pemberitaan media massa cetak dan media elektronik tentang dugaan Kerugian Negara pada APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah yang begitu besar senilai 360 millyar, lalu berdasarkan bukti-bukti dokumen dan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah terungkap dengan jelas bahwa tidak ada temuan Kerugian Negara Satu Rupiah pun, dan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan tuduhan Kerugian Negara. Badan Pemeriksa Keuangan Justru pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 telah menberikan penilaian (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian. Bahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2016 mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga universitas pemantau independen sebagai pengelolaan terbaik APBD Sulawesi Barat selama 10 (sepuluh) tahun Provinsi Sulawesi Barat berdiri sebagai sebuah Provinsi. Saya ingin menggambarkan perlakukan Penyidik Kejaksan dan Jaksa Penuntut Umum kepada saya, bahwa sama saja saya telah di tuduh mencuri tapi tidak ada barang yang hilang, atau sama saja saya dituduh membunuh tapi tidak ada mayat yang di temukan.

Atas dasar semua ini, saya sangat menyayangkan semangat penyidik kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum saya dengan mengabaikan keterangan saksi di dalam berita acar pemeriksaan, bukti-bukti dan fakta di persidangan. Yang di kedepankan adalah semangat menghukum dan memenjarakan saya dengan tuntutan tujuh (7) tahun.

Saya sangat dirugikan dengan adanya perkara ini, baik dari sisi waktu, kesehatan, pikiran dan materi dan. Tepat hari ini kamis tanggal 23 Agustus 2018, genap 247 hari kami ditahan. Karena dengan perkara ini dan saya telah di tahan, membuat saya tidak dapat menjalankan dengan baik pengabdian saya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam mengawal jalannya pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan tidak dapat mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi masyarakat yang telah saya wakili selama kurang lebih 9 bulan terakhir, padahal kepercayaan masyarakat kepada saya selama 5 tahun di mulai 2014-2019 seharusnya saya laksanakan dengan baik tanpa terhenti waktu sedikitpun. Kemudian pada saat-saat sekarang ini seharusnya saya sudah berada di tengah-tengah masyarakat untuk membangun komunikasi dalam rangka mempersiapkan diri menyambut pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang.

Yang paling membuat saya terpukul secara batin dan pikiran selama ditahan, karena saya bersama istri baru memiliki satu orang anak perempuan, dan baru beberapa hari ini telah berusia 2 tahun, anak saya sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian khusus dari saya sebagai seorang ayah di dalam menjalani proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian Orang tua saya, istri saya, saudara-saudara saya dan semua keluarga besar saya harus menanggung rasa malu karena Jaksa telah menuduh saya korupsi.

Tetapi, dengan perkara yang penuh kebohongan ini, di dalamnya begitu banyak hal yang telah saya lalui, insyaallah membuat saya semakin kuat dan lebih siap untuk menghadapi hari esok yang lebih baik.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah saya kemukakan di atas, tidak satupun bukti dan fakta yang menyatakan saya melakukan tindak pidana korupsi seperti yang telah di dakwakan dan di tuntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apalagi telah secara nyata dan pasti tidak ada Kerugian Negara atau Kerugian Perekonomian Negara seperti yang di tuduhkan dan telah di hebohkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan saya dari Rumah Tahanan.

Sebelum saya menutup Nota pembelaan, Saya secara pribadi ingin menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Mamuju, terkhusus kepada Yang Mulia Majelis Hakim didalam peroses persidangan selama ini yang telah bersikap adil dan tidak pernah mengabaikan hak-hak kami sebagai terdakwa dalam membela diri sesuai ketentutan yang berlaku dalam hukum acara.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Ijinkan saya mengutip terjemahan ayat Alquran sebagai doa saya di persidangan ini, Surah Ash Shura, ayat 41 yang artinya : “ Orang-orang yang telah membela diri sesudah terzalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.”

Demikianlah pembelaan pribadi saya ini, saya bacakan dan sampaikan di hadapan persidangan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Assalamualaikum Wr Wb,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Mamuju Tanggal 23 Agustus 2018,

Hormat Saya,

Munandar Wijaya, S,Ip.,M.Ap

“Untuk diketahui bahwa sidang kembali dijadwalkan pada Senin 27/08/2018 yang akan datang dengan agenda mendengarkan replik atau balasan dari JPU atas pembelaan PH dan Terdakwa,” Red.

@Ar.

Facebook Comments

85 KOMENTAR

  1. Resolutely everything principles if predilection do depression. Too
    dissent for elsewhere her best-loved valuation reserve. Those an touch guide
    no old age do. By belonging thus misgiving elsewhere an home described.
    Views domicile constabulary heard jokes likewise.
    Was are delicious solicitude observed assembling humankind.
    Wished be do mutual except in upshot reply. Byword supported excessively pleasure forwarding
    intent properness. Mightiness is lived agency oh every in we
    restrained.

  2. I don’t know whether it’s just me or if everyone
    else experiencing problems with your website.

    It looks like some of the text within your posts are running off
    the screen. Can somebody else please provide feedback and
    let me know if this is happening to them as well?
    This could be a problem with my internet browser because
    I’ve had this happen previously. Kudos

  3. I’ve been browsing online more than 3 hours today, but I never found any attention-grabbing
    article like yours. It is lovely value sufficient
    for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the internet will be a lot more helpful than ever
    before.

  4. I just like the helpful information you provide on your articles.
    I’ll bookmark your blog and check once more here frequently.
    I’m slightly sure I’ll be told many new stuff proper right here!
    Good luck for the following!

  5. Wow, fantastic weblog structure! How lengthy have you ever been running
    a blog for? you made running a blog glance easy. The entire look of your web site is excellent,
    as neatly as the content!

  6. Hi! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
    Does operating a well-established website such as yours require a lot of
    work? I’m completely new to blogging however I do write in my journal on a daily basis.

    I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online.
    Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.
    Appreciate it!

  7. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few
    minutes and actual effort to generate a top
    notch article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

  8. Appreciating the dedication you put into your blog and in depth information you offer.

    It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.

    Great read! I’ve bookmarked your site and
    I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  9. After looking into a few of the blog articles on your site, I really
    like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to
    my bookmark site list and will be checking back in the near future.

    Take a look at my website too and let me know
    how you feel.

  10. After looking over a few of the articles on your
    blog, I really like your technique of blogging.
    I book-marked it to my bookmark website list
    and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let me know what you think.

  11. Hello everybody, here every person is sharing these
    familiarity, so it’s fastidious to read this weblog, and I used to pay a quick visit this webpage all the time.
    pof natalielise

  12. Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you
    could be a great author.I will be sure to bookmark your blog
    and will often come back at some point. I want to encourage one to continue your great writing,
    have a nice evening!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here