Munandar Pimpin Rapat, Fraksi Keumatan DPRD Sulbar Singgung Kinerja Pemprov

FOKUS7.COM – MAMUJU, Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Ruangan Rapat Utama, Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat , Rabu (22/6).

Rapat paripurna anggota dewan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Munandar Wijaya. Sedangkan unsur pimpinan lainnya hingga rapat usai tidak nampak dalam ruang rapat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil gubernur sulbar Aladin S. Mengga, Para SKPD lingkup pemprov, anggota DPRD Provinsi sulbar serta semua tamu undangan yang sempat hadir.

Juru bicara masing-masing fraksi DPRD telah dipersilahkan menyampaikan pemandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015.

Pada penyampaian pandangan umum yang terakhir oleh Fraksi Keummatan terhadap laporan pertanggunjawaban APBD TA 2015 menyampaikan beberapa pandangan sbb :

1. Terhadap pencapaian penyerapan yang tidak maksimal pada tahun anggaran 2015 yang mengakibatkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran yaitu sebesar 41,6 M hal ini merupakan salah satu bentuk kelemahan kinerja pemerintah provinsi Sulawesi Barat melalui orghanisasi perangkat daerah yang belum memaksimalkan program kinerjanya dengan baik. Untuk itu praksi keumatan berpandangan kedepan pencapaian penyerapan anggaran disetiap orghanisasi perangkat daerah harus ditingkatkan dengan pengawasan pada perencanaan yang maksimal, anotasi anggaran yang sesuai dan manajemen waktu yang harus lebih baik sehingga pada tahun anggaran berikutnya dapat mencapai target yang maksimal.
2. terhadap pelaksanaan APBD TA 2015 masih terdapat tingkat penyerapan anggaran yang belum maksimal. Contoh kasus misalnya belanja barang dan jasa yang direncenakan setelah perubahan sebesar 488,1 M terealisasikan sebesar 450,2 M, terdapat lebih anggaran sebesar 37,8 M. Demikian halnya dengan belanja modal yg direncanakan seteah perubahan sebesar 475,8 M terealisasikan sebesar 445,2 M, terdapat lebih anggaran sebesar 30,6 M. Fraksi keumatan berpandangan bahwa sebagai akibat dari tidak terealisasinya kegiatan disebabkan oleh perencanaan dan waktu pengadaan barang dan jasa yang tidak memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan. Yang ingin Fraksi Keumatan katakan bahwa jelas ini adalah kelalaian yang tidak boleh terulang kembali sebab pemerintah daerah menggali sumber anggaran dari rakyat dan dampak dari semua itu adalah rakyat yang dirugikan. Fraksi keumatan berpendapat bahwa inilah yang wajib diperbaiki secara terus menerus dan berkesinambungan untuk perbaikan kinerja khususnya orghanisasi perangkat daerah yg menangani kegiatan Fisik.
3. Terhadap realisasi lain-lain PAD yang sah pada laporan realisasi anggaran pendapatan sebesar 31,3 M berbeda pada demikian arus kas bersih aktifitas operasi yang besarannya 30,6 M terdapat selisih sebesar 696 Jt. Terhadap realisasi belanja barang dan jasa pada laporan realisasi anggaran  belanja sebesar 450,3 M berbeda pada rincian arus kas bersih aktifitas operasi yg besarnnya 452,8 M terdapat selisih sebesar 2,4 M. Fraksi Keumatan memohon untuk dijelaskan.

Dalam penyampaian Pandangan umum tersebut Fraksi Keumatan sedikitnya memberi dua Saran untuk pemerintah provinsi Sulawesi barat agar pada tahun tahun berikutnya bisa lebih baik :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini auditor tertinggi yang diberikan kepada lembaga public yang dianggap lebih baik dalam menyajikan data dan bukti pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar perencanaan pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah . Oleh karena itu Fraksi keumatan meminta kepada saudara gubernur untuk lebih mengoptimalkan para aparatur pengelola keuangan daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebab WTP bukan berarti tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu audit pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BPK merupakan sampel uji petik terhadap beberapa kegiatan yang kebetulan mendapat jatah untuk diteliti, oleh karena itu semua SKPD untuk selalu mengoptimalkan pengelolaan keuangan agar catatan atas laporan keuangan yang dinyatakan melanggar peraturan atau dinyatakan pemborosan tidak terjadi ditahun tahun yang akan datang.
2. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini hingga februari 2017 mendatang kita berada dalam tahun politik, insya Allah provinsi Sulbr melaksanakan pemiihan gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan yg baik ini praksi keumatan mengajak untuk kita semua untuk menyambut dan menyukseskan pelaksannan pesta demokrasi tersebut dengan senantiasa mengedepankan semangat persaudaraan persatuan dan kebersamaan. Sebagai sebuah pesta dalam pelaksannaannya pasti ada muncul riak-riak pasti ada gesekan-gesekan atau perbedaan pandangan ataupun perbedaan piihan politik namun jangan persaudaraan menjadi retak, mari menjadikan semangat persaudaraan sebagai perekat kebersamaan dan persatauan dalam membganun provinsi yang kita cintai ini

Demikian pemandangan umum fraksi keumatan terhadap rancangan peraturan daerah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 yang di sampaikan oleh H Mahyaddin Mahdi.

Diakhir sidang Munandar Wijaya menyampaikan bahwa “Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan pemerintah daerah, apa yang disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi yang berupa saran dan pertanyaan hendaknya dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah provinsi Sulbar dalam menyusun jawaban gubernur yang akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD nanti.” tutup Munandar