Keberhasilan seorang pemimpin tidak bisa diukur dari satu sisi

Ket.Fhoto: Muhammad Naim Samad selaku Dimisioner Ketua PB Ipmapus Sulbar.

Fokus7.com, Mamuju- Menjelang pertengahan bulan januari awal tahun 2017, yang marak dibicarakan oleh publik baik itu masyarakat tingkat bawah sampai di tingkat level Elit utamanya di media sosial adalah kenaikan harga atau tarif BBM, STNK, BPKB, dan TDL yang sebahagian besar orang menganggap itu membebani rakyat.

Sesui kutipan yang di ambil dari akun Facebook-nya dirinya menulis bahwa, Melalui diskusi yang sederhana laman ini mencoba menyimak tulisan seorang pemuda yang berlatar belakang Pitu Ulunna Salu (PUS), Muhammad Naim Samad yang adalah ketua Demisioner PB Ipmapus Sulbar.

Dirinya kemudian mengangkat cerita di yang dikutip laman ini bahwa “Keberhasilan seorang pemimpin memang tidak bisa diukur dari satu sisi saja,” Katanya. Kamis (11/01/2017).

Pembangunan di era kepemimpinanan Bapak Presiden Jokowi memang tidak bisa dinafikkan, akan tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan rakyat yang kian mengeluh persoalan kebutuhan pokok mereka, sebab ada hal lain yang mungkin menurut kita itu kecil tapi sangat berdampak besar bagi mereka, misalnya kenaikan harga bahan pokok, BBM, Biaya kendaran dan lain sebagainya.

“Memang kalau itu diukur dari kantong para pemodal itu kian tak berarti, tapi sadar tidak itu menjadi beban bagi mereka rakyat kecil yang hanya mempunyai pendapatan perharinya dibawah angkah kemungkinan 50 ribu kebawah, bagi masyarakat kota di bangsa ini memang enteng bagi mereka tapi bagi kami yang tinggal dipelosok Negeri, ini itu terlalu berat,” Tulis Naim.

Lanjut Naim, Negara ini berdiri bukan hanya untuk kelompok atau rakyat mayoritas saja tetapi secara keseluruhan kita mempunyai hak yang sama di Negeri ini. Jadi memahami persoalan kebangsaan kita hari ini jangan dilihat dari satu sisi saja kawan, tapi mari kita pahami persoalan ini secara kompleks atau menyeluruh.

“Pembangunan jalan dan sebagainya di era Presiden Jokowi memang tidak bisa dipungkiri, akan tetapi apalah artinya sebuah pembangunan jika yang menikmati itu hanyalah mereka yang kaya, mereka yang pemodal, mereka yang berpangkat dan kuat,” Pungkas Naim.

Sekali lagi kita tidak dalam posisi menolak pembangunan Presiden Jokowi, tapi akan lebih baiknya jika setiap kebijakan pemerintah itu tidak menjadi beban berat bagi rakyat.

“Ingat …!, Pemimpin yang merakyat itu tidak diukur dari penampilannya yang sederhana, bukan dilihat dari kecerdasan dan ketegasannya dalam memimpin, bukan pulah seberapa dekatnya mereka dengan rakyatnya, tetapi sejauh mana Kebijakannya yang selalu berpihak kepada rakyat banyak dan tidak menjadi beban bagi seluruh rakyat Idonesia,” Tutup Naim.

@99