DPRD Mamuju Terimah KUA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 Dari Bupati Mamuju

1
41
Fokus7.com,Mamuju-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mamuju menggelar sidang parupurna yang berlangsung di Gedung baru DRRD Mamuju pada Rabu (7/8/19).
Sidang paripurna tersebut dalam rangka penyerahan naskah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.
Penyerahan naskah KUA Perubahan APBD tahun 2019 diserahkan langsung oleh bupati Mamuju Habsi Wahid, dan diterimah oleh ketua DPRD Mamuju St. Suraida Suhardi.
Ketua DPRD Mamuju Suraida Suhardi Menerimah Naskah KUA Perubahan tahun 2019 dari Bupati Mamuju Habsi Wahid
Dalam sambutannya, bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan, perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 perlu dilakukan. Salah satu penyebabnya, karena perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA APBD tahun anggaran 2019 yang berasal dari perubahan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi serta adanya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perubahan belanja.
Alasan lain, Habsi Wahid juga menyebut karena keadaan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran jenis belanja dan kegiatan dalam OPD yang dilakukan untuk mendorong tercapainya standar pelayanan minimum sesuai target yang ditetapkan.

Selain itu, menurut Bupati Mamuju, ada SILPA tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.
“yang mana diperoleh SiLPA tahun 2018 senilai 13.395.756.003,42 Rupiah sesuai hasil audit BPK-RI atas LKPD tahun anggaran 2018, sehingga harus dilakukan perubahan terhadap penerimaan pembiayaan tahun 2019 dari rencana SiLPA senilai 23.797.672.771 Rupiah.” Papar Habsi Wahid.
Adapun rincian kebijakan umum APBD perubahan tahun anggaran 2019 yakni, anggaran Pendapatan bertambah sebesar Rp. 15.391.483.450,- atau sebesar 1,33 %. Anggaran Belanja bertambah sebesar Rp. 6.989.566.682,- atau sebesar 0,60 %. Sementara penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp. 10.401.916.767,58 atau sebesar 43,70%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan.
Pada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Mamuju, Hj. Siti Suraidah Suhardi tersebut, juga dirangkaikan dengan pendapat akhir fraksi yang menyetujui beberapa ranperda disahkan menjadi perda, diantaranya Ranperda pajak Perparkiran, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan terakhir Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sejumlah anggota DPRD Mamuju beserta tamu undangan hadir dalam paripurna
Di waktu yang sama juga ada Pengesahan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Mamuju tahun anggaran 2018.(Shir)

 

Advetorial

Facebook Comments

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here