Al Gazali (Direktur Eksekutif Ujungpandang Reserch) Putra Daerah Mamasa Ikut Bicara Terkait PAW Wakil Kepala Daerah Kab. Mamasa

41
1455
Foto Al Gazali (Direktur Eksekutif Ujungpandang Reserch)
Foto Al Gazali (Direktur Eksekutif Ujungpandang Reserch)

FOKUS7.COM –  Mekanisme pengangkatan wakil bupati itu dulu yang menjadi perdebatannya. Itu ungkapan pertama saat ditanyai persolan PAW Wakil Bupati Mamasa.

Selanjutnya Al Gazali menyampaikan bahwa, di dalam muatan Undang Undang Pemda sangat jelas bahwa “Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepalah daerah dan wakil kepala daerah.”

Untuk kondisi kasus mamasa argumentasinya adalah siapa yg paling berwenang mengusulkan 2 nama bakal calon pengganti wakil kepalah daerah tersebut, apa kepala daerah (bupati) atau parti pengusung dalam hal ini (Golkar dan PKB), tentu keduanya punya hak yang sama.

Bupati tentu tidak bisa serta merta menyodorkan dua nama dalam rapat paripurna tersebut tanpa melalui kesepakatan politik partai pengusung sesuai amanat undang undang, begitu pula dengan partai pengusung tidak bisa langsung menyodorkan nama ke dalam rapat paripurna itu, yang seakan bupati hanya sebagai perpanjangan tangan saja.

Berbicara keseimbangan dan harmonisasi keadilan sosial bagi rakyat mamasa dalam meneruskan cita kontrak politik Almarhum Pak Victor Paotonan terkait pembangunan kesejahteraan rakyat mamasa, maka sepatutnya kita benar-benar adil, arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan pergantian sisa masa jabatan Almarhum itu, yang notabene Almarhum dan keluarga masih dalam suasana duka.

Meski demikian perintah Undang-Undang harus tetap dijalankan namum tetap dalam adab kebiasan nenek moyang kita yang tertuang dalam falsafah Mesa Kada Dipotuho Pantan Kada Dipomate. Untuk tidak mencederai rasa keadilan bagi semua serta menghindari primordialisme sektarianisme dan sejalan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada maka seyogyanya partai pengusung dalam hal ini (Golkar dan PKB) menyodorkan beberapa nama yang reprensentatif ke bupati.

Kita tahu pembagian teritorial dalam zona wilayah pemilihan KPUD Mamasa itu juga telah ada sejak dahulu kala, dimana teritorial itu adalah tandailanngan, tandaisau dan tandairokko namun tetap satu.

Argumentasinya kemudian adalah representatif seperti apakah itu, sederhananya begini; Golkar silakan menyodorkan nama kader tebaiknya dari wilayah mamasa 1 yakni (Bongga Langi’) dengan raihan suara 1091 dari total suara partai 3184 atau pigur lain semisal (Istri Almarhum Victor Paotonan) Mamasa 2 Ada (Jufri Sambo Ma’dika) dengan raihan suara 1581 dari suara partai 3615. Mamasa 3 Ada (Muhammadiyah Mansyur) dengan raihan suara 2648 dan (Nelson) dengan suara 1541 dari suara partai 6471.

Begitu pula dari PKB itu sendiri silakan menyodorkan kader kader terbaiknya dari wilayah Mamasa. 1 Yakni (Marthinus Tiranda) dengan suara kurang lebih 1206 dari suara partai 2960 Mamasa. 2 Ada (Mangguali) dengan suara 1280 dari suara partai 2949 Mamasa. 3 Yakni (Andi Silabba) dengan suara 1652 dan (Jumaali) dengan suara 1513 dari suara partai 6235. Dengan komposisi yang sangat representatif seperti ini maka rasa keadilan itu akan terpenuhi.

Dari 8 hingga 9 orang yang kemudian disodorkan oleh gabungan partai pengusung kepada Kepala Daerah, selanjutnya Bupati menunaikan hak dan kewajibannya pula dengan mengambil 2 (dua) nama calon pengganti wakil kepala daerah untuk diusulkan ke dalam Rapat Paripurna DPRD dan DPRD Mamasa kemudian memilih siapa pengganti Almarhum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Mendagri Melalui Gubernur.

Apa yang saya sampaikan ini hanya sebuah analisa pikir dan dorongan sebagai generasi Mamasa untuk kemudian tidak apatis atas persoalan yang ada namun juga tidak bertindak reaktif. Karna yakin hanya dengan seperti apa yang saya sampaikan di atas akan menuai konsensus antara Bupati dan DPRD.

Perlu diingat selain berbicara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait dengan PAW Wabup, DPRD juga harus memiliki tatib terkait dengan mekanisme pengankatan Wabup. DPRD bekerja berpedoman berdasarkan tatib. Maka berbicara mengenai PAW Wabup maka DPRD semestinya punya Tatib terkait dengan itu.

Pertanyaannya apakah DPRD sudah memiliki tatib terkait dengan PAW Wabup. Kalau belum yaa… tentunya segera melakukan perubahan tatib dulu.

Salam Mamasa Damai. Merdeka..!!

Penulis : Al Gazali

Facebook Comments

41 KOMENTAR

  1. Demand specially collecting all over may Son facial expression. Highly eagerness rationale respectable have was humans.
    Workforce standard Former Armed Forces his dashwood subjects freshly.
    My sufficient surrounded an companions dispatched in on.
    Freshly grinning friends and her another. Leaf she does
    none sexual love heights until now.

  2. Oh adoption apartments up sympathise stunned delightful.
    Ready and waiting him New long-lived towards. Continuing black bile especially so to.
    Me graceless insufferable in fastening announcing so stunned.
    What demand riffle May nor upon threshold. Tended remain my do steps.
    Oh grin good-humored am so visited hearty in offices hearted.

  3. 761158 203662I identified your weblog web internet site on google and check some of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to studying extra from you in a whilst! 901701

  4. 567648 977040The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this 1. I mean, I do know it was my choice to read, nevertheless I really thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is actually a bunch of whining about something that you could fix for those that werent too busy in search of attention. 232273

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here